Kantor Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Nyuai Peningun Desa Nanga Jemah Kapuas Hulu mulai dibangun sejak 6 Oktober 2022 lalu. Diperkirakan 3 Januari 2023 depan, kantor berukuran 6×8 meter itu akan rampung.
“Dalam upaya meningkatkan kapasistas lembaga, kita memfasilitasi pembangunan kantor LPHD Nyuai Peningun dua lantai. Pekerjaan pembangunan kantor tersebut sudah berjalan. Semoga lancar sesuai dengan rencana dan kontrak,” kata Fasilitator Pengembangan Usaha PRCF Indonesia, Iwan Supardi ST, Kamis (20/10/2022).
Pembangunan kantor LPHD dinilai sangat penting. Hal ini berkaitan dengan upaya akhir dari LPHD adalah kemandirian. Dengan adanya kantor, para pengurusnya tentu tidak lagi harus numpang ke kantor desa maupun tempat lain. Di kantor itulah nantinya para pengurus bisa lebih intensif menyatukan kekuatan dalam mengelola hutan desa.
“Dengan adanya kantor sendiri, para pengurus bisa melakukan berbagai aktivitas di dalam dalamnya. Misalnya kegiatan rapat rutin maupun rapat perencanaan dan evaluasi bisa di kantor sendiri. Selain itu, melatih para pengurusnya untuk tertib dalam mengurus lembaga,” urai Iwan.
Salah tujuan dari upaya pendampingan PRCF Indonesia adalah meningkatkan kapasitas lembaga dan SDM. Upaya meningkatkan kapasitas SDM sudah sering dilakukan. Namun, untuk memperkuat lembaga dimulai dari pembangunan kantor. Lembaga akan kuat apabila ditopang oleh SDM yang kuat juga. Ketika semua sudah kuat, kemandirian yang menjadi tujuan utama bisa dicapai.
“Proses menuju kemandirian memang tidak mudah dan cepat. Butuh waktu dan konsistensi. Setiap tahun kita telah merencanakan upaya penguatan kelembagaan maupun peningkatan SDM. Semua harus terencana dengan baik. Tahun ini kita membangun kantornya, dan tahun berikutnya kita akan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh LPHD itu sendiri,” ungkap Iwan.
Pembangunan Kantor
Soal pembangunan kantor LPHD bukan hanya di Desa Nanga Jemah saja. Sebelumnya sudah dilakukan di Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir. Saat ini, LPHD Lauk Bersatu Desa Nanga Lauk semakin mandiri dalam mengelola hutan desa. Terbukti pada 2022 ini, LPHD Lauk Bersatu berhasil meraih penghargaan Wana Lestari tingkat nasional.
LPHD yang masih belum memiliki kantor juga diusulkan untuk dibangunkan kantor baru. Pada akhirnya semua LPHD harus memiliki kantor sendiri sebagai lambang kemandirian. Namun, harus bergilir dan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. (ros)
