PRCF Indonesia ikut berpartisipasi dalam forum diskusi CSO

PRCF Indonesia Berpartisipasi dalam Forum CSO

PRCF Indonesia ikut berpartisipasi dalam forum (Civil Society Organization). Pada forum diskusi ini digagas Gemawan dengan dukungan Ford Foundation di Hotel Mercure Pontianak, 1-2 September 2020.

“PRCF Indonesia adalah lembaga civil society. Sebagai lembaga civil kita juga harus bergabung dengan lembaga civil yang lain. Tujuannya adalah membangun kebersamaan untuk sama-sama memajukan masyarakat civil di Kalimantan Barat,” kata utusan PRCF Indonesia, Azri Ahmad S Hut, Selasa (3/9/2020).

Azri yang juga specialist program livelihoods PRCF menjelaskan, forum diskusi itu bertemakan “Penguatan Peran Organisasi Masyarakat Sipil untuk Mendorong Sinergi Pangan dalam Skema-skema Perlindungan Hutan dan Lahan”. Ikut hadir dalam diskusi ini Lembaga Gemawan, Yayasan Diantama, Lembaga Elpagar, Institut Dayakologi, dan beberapa Kelompok Tani Perempuan dari Kecamatan Kakap.

Forum dibuka dengan materi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan akademisi dari Universitas Tanjungpura, Ir. Augustine Lumangkun M Sc. Kedua narasumber mengingatkan bahwa Kalbar sangat berpotensi menjadi tuan rumah jika berbicara masalah ketahanan pangan. Namun, potensi tersebut belum tergarap dan tidak merata sehingga kelebihan dan kekurangan di tiap daerah tidak terkelola dengan baik. Literasi dan edukasi mengenai pangan pokok yang tidak hanya beras/nasi juga harus terus digalakkan.

“Mereka menyampaikan bahwa peran CSO yang mendampingi masyarakat di pedesaan dan sekitar kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong setiap daerah memiliki ketahanan pangan, tentu dengan tetap bekerjasama dengan pemerintahan di daerah,” jelas Azri.

Ketahanan Pangan

Setelah sesi materi, para perwakilan CSO melakukan FGD (Focus Group Discussion) untuk membahas bagaimana peran CSO dapat lebih optimal dalam mendorong adanya ketahanan pangan di tiap daerah. “Jika berbicara ketahanan pangan, sebagai contoh di desa dampingan PRCF Indonesia saat ini yaitu di Desa Nanga Lauk, belum dapat dikatakan tahan pangan. Masyarakat yang berladang tidak memiliki luasan lahan yang cukup. Hasil ladang tidak dapat mencukupi kebutuhan makanan pokok sehari-hari, karena masyarakat mengandalkan kawasan APL untuk berladang,” papar Azri dalam diskusi.

Lanjut Azri, masyarakat Nanga Lauk masih harus membeli beras di Kecamatan Embaloh ataupun di Kota Putussibau. Hal ini menjadikan beras termasuk barang cukup mahal bagi masyarakat desa. Belum lagi jika bicara proses mengolah pangan tersebut. Gas melon 3 kg yang diharapkan dapat membantu masyarakat di desa malah menjadi barang premium. Harga refill yang di Kota Pontianak  Rp16.500,-, di Desa Nanga Lauk mencapai Rp55.000 – 70.000,-. Itupun tergantung ketersediaan gas. Sehingga untuk memenuhi makanan pokok sehari-hari masyarakat desa memiliki beban yang cukup berat.

“Memang mereka memiliki penghasilan dari program Perhutanan Sosial yang sedang dijalankan, seperti dari Madu, Karet dan Ikan. Hasil perolehan itu yang mereka belanjakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun mereka sendiri tidak memiliki kecukupan sumber pangan pokok, sehingga sangat tergantung pada pasar. Suatu waktu akses pasar terbatas atau terjadi kelangkaan tentu mereka akan semakin susah,” papar alumni Fakultas Kehutanan Untan ini.

Tema diskusi CSO
Banner forum diskusi CSO di mana PRCF Indonesia ikut berpartisipasi

Ketahanan Pangan

 Azri mengusulkan kepada seluruh CSO pendamping untuk dapat menggagas ekosistem tahan pangan per lokal/daerah. Di mana desa-desa yang memiliki tanaman pangan unggulan dan hortikultura unggulan dapat saling terhubung untuk kemudian saling melengkapi, bertransaksi tunai ataupun sistem barter.

Laili Khairnur, Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan, mengamini kenyataan tersebut. Skema Perhutanan Sosial saat ini perlu diusulkan untuk diperbaharui. “Masyarakat memang diuntungkan dengan hak kelola atau pemanfaatan perhutanan sosial. Namun, dengan adanya limitasi lahan seperti hutan lindung, kawasan gambut dan lainnya itu justru kita lupa bahwa lahan lokal untuk tanaman pangan tidak terwakili di dalam program. Akibatnya, masyarakat di sekitar kawasan hutan masih sangat banyak yang rentan pangan,” ungkapnya.

Tanggapan serupa disampaikan dari CSO lainnya di mana di beberapa daerah dampingan belum merata dalam menghasilkan pangan pokok sehari-hari. Grup kemudian bersepakat membuat kesimpulan poin-poin penting hasil diskusi untuk dieskalasikan lebih lanjut.

Peran Perempuan

Di hari kedua diskuisi, Lembaga Gemawan bekerjasama dengan Both Ends kembali mengajak CSO untuk berdiskusi mengenai “Perempuan dan Keberlanjutan Sumber Penghidupan (Ancaman, Peluang dan Sinergi)”. Sesi kali ini didominasi oleh perwakilan perempuan dari setiap CSO yang hadir. Laili menyampaikan bahwa masih banyak sekali PR dalam hal mengangkat peran perempuan dalam keberlanjutan sumber penghidupan. Di kehidupan masyarakat desa, kesetaraan gender masih perlu diberikan pemahaman dan aplikasi yang cukup.

“Pernah tidak kalau di rumah itu misalnya masak ayam, yang dapat dada itu anak, paha bapaknya. Ibunya ya dapat sisa, bisa sayap atau ceker. Nah kalau nasinya, ibu selalu dapat kerak (bagian dasar nasi yang keras) nya saja. Contoh kecil ini membawa persepsi merata di masyarakat sehingga kesempatan dan peran dari perempuan belum cukup baik di banyak daerah,” ujar Lalili Khairnur dari Gemawan.

Azri dari PRCF Indonesia menyampaikan bahwa dalam pendampingan program yang dilakukan di desa, hal ini sangat menjadi perhatian. “Dalam program, kami menekankan dan selalu mendorong kepada kaum perempuan untuk selalu terlibat dalam setiap aktivitas kelompok. Kita selalu terbuka tanpa memilah-milah apakah itu laki-laki ataupun perempuan,” jelasnya.

“Selama mampu dan dapat berkontribusi ayo kita majukan desa. LPHD Lauk Bersatu di Desa Nanga Lauk saat ini pada jajaran pengurus inti terwakili 25% perempuan. Masih kurang, karena memang belum banyak yang mau ikut berperan secara langsung. Mereka juga sambil berproses belajar. Dalam KUPS, bisa dikatakan 50% anggotanya adalah ibu-ibu. KUPS Ekowisata sendiri saat ini diketuai oleh perempuan muda yang baru tamat sekolah,” tambahnya.

Diskusi hari kedua ini juga menghasilkan kesimpulan di mana seluruh CSO bersepakat untuk terus mendorong peran dan kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aktivitas prikehidupan di daerah dan selalu saling berkomunikasi untuk mendapatkan strategi terbaik di dampingan masing-masing. (ros)