Pontianak (PRCF) – Direktur Eksekutif PRCF Indonesia, Imanul Huda mendapatkan kehormatan diwawancarai media online bertaraf internasional, Slow Food. Ia diwawancarai oleh Julia Dawson, jurnalis Slow Food pada 10 Oktober 2019. Topik wawancara terkait Indigenous Terra Madre (ITM) 2019 di Hokkaido Jepang.
Sebelum memulai wawancara, media online yang bermarkas di Bra, Italia, tepatnya di Kota Piedmont menyinggung organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Organisasi ini menurut Julia, memperkirakan antara 50 sampai 70 juta masyarakat adat tinggal di Indonesia. Atau dikirakan hingga 25% dari total populasi negara ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi populasi masyarakat adat ini adalah akses dan hak atas tanah mereka. Karena, kepentingan pribadi telah menyebabkan kerusakan besar pada wilayah dan sumber daya alam yang menjadi andalan masyarakat adat.
Jelang acara ITM Asia dan Pan-Pasifik dari 11-14 Oktober 2019 di Hokkaido, Jepang, Julia Dawson berkesempatan mewawancarai salah satu delegasi masyarakat adat Imanul Huda, anggota Komunitas Slow Food Kapuas Hulu di Indonesia. Dalam wawancara itu, Imanul membahas keterlibatannya dengan Slow Food dan pekerjaannya untuk melindungi sumber daya alam dan sumber makanan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan membantu masyarakat adat mendapatkan hak pengelolaan atas hutan desa mereka.
Dia adalah salah satu dari 200 pemimpin adat dari 27 negara yang akan berkumpul di ITM tahun ini. Tentunya ia akan berbagi pengetahuan cara meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sistem pangan berkelanjutan masyarakat adat. Bagaimana sistem itu dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kelaparan dunia.
Berikut ini Julia Dawson saat mewawancarai Imanul Huda.
Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda dan apa arti Indigenous Terra Madre (ITM) bagi Anda, sebagai seseorang yang bekerja dengan masyarakat untuk melindungi sumber daya alam dan sumber makanan berkelanjutan?
Saya lahir 50 tahun yang lalu di salah satu pulau besar di Indonesia bernama Kalimantan (Boneo), di Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi ini menyumbang 9 juta hektar area hutan, 20% di antaranya terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Hutan-hutan di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi rumah bagi berbagai spesies pohon dan satwa liar, tetapi juga bagi orang-orang yang tinggal di dalam dan sekitar mereka.
Masyarakat menggunakan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk sebagai sumber pangan berkelanjutan. Namun, masyarakat lokal tidak memiliki wewenang atau hak untuk dapat mengelola hutan itu sendiri. Pada awalnya, hak pengelolaan hutan hanya dimiliki oleh negara dan perusahaan. Sementara masyarakat hanya menjadi penonton. Saya, bersama beberapa teman, prihatin dengan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kami mendorong dan memfasilitasi perolehan hak pengelolaan hutan di desa dan memperkuat kapasitas orang-orang di masyarakat sehingga mereka dapat mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
Saat ini, dari enam desa di Kapuas Hulu di mana fasilitasi ini ada, sudah ada empat yang telah berhasil mendapatkan hak pengelolaan hutan desa mereka melalui Rencana Pengelolaan Hutan Desa, dengan wilayah yang bervariasi dari 345 hektar hingga 4.165 hektar. Namun, dua desa lain masih berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaannya. Karena kawasan hutan di desanya adalah milik perusahaan, melalui Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan Industri (IUPHTI). Kegiatan perusahaan tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber makanan di masyarakat, tetapi juga ketersediaan air bersih di desa.
Anda berbasis di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Adakah sesuatu yang spesifik tentang geografi daerah ini dan sumber daya alamnya?
Kapuas Hulu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jantung Pulau Kalimantan. Topografi Kabupaten Kapuas Hulu bervariasi dari daerah dataran rendah dengan danau dan rawa hingga daerah yang memiliki ketinggian berkisar antara 25 dan 500 meter. Wilayah ini telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi sejak 2013, di mana 55,61% merupakan kawasan konservasi. Berlokasi secara topografis di beberapa hulu sungai, daerah ini merupakan menara air bagi kehidupan masyarakat hilir. Kapuas Hulu juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Biosfer dengan luas total 3 juta hektar, di mana Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum adalah area inti.
Bagaimana Anda bisa terlibat dengan Komunitas Slow Food Kapuas Hulu dan Slow Food Ark of Taste?
Sejak 2013, sejumlah teman dan saya telah membantu masyarakat di Desa Nanga Yen, Kapuas Hulu dalam konservasi pohon Tengkawang. Buah dari pohon tengkawang memiliki biji yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai lemak nabati untuk konsumsi pengganti minyak. Pada 2015 kami dikunjungi oleh Slow Food International dan Slow Food Indonesia untuk melihat kondisi lapangan dan berbicara dengan masyarakat. Kemudian saya menjadi anggota Slow Food (2016). Bersama dengan komunitas di Desa Nanga Yen, kami mengajukan proposal untuk menambahkan Tengkawang ke Presidia dan Ark of Taste. Sejak itu, Tengkawang Fat telah ditambahkan ke Tabut Rasa.
Pada tahun 2018, kami diperkenalkan dengan organisasi Slow Food berbasis komunitas. Bersama dengan perwakilan masyarakat dari beberapa desa yang secara aktif melindungi hutan mereka, kami mendiskusikan kesempatan ini. Kami melihat Komunitas Slow Food sebagai peluang untuk mencapai jaringan yang lebih luas, yang merupakan salah satu alasan kami akhirnya menetapkan diri sebagai Komunitas Slow Food pada bulan Agustus 2018.
Apa harapan Anda untuk Terra Madre Indigenous di Sapporo, Jepang? Menurut Anda, apa yang harus menjadi fokus bagi jaringan Indre Terra Madre dan Slow Food di masa depan?
Pertama dan terutama, saya ingin membahas, bertukar, dan belajar dari banyak orang berbeda dari seluruh dunia yang memiliki visi yang sama untuk melindungi sumber daya alam dan menggunakannya secara berkelanjutan untuk masyarakat. Untuk jaringan Induk Terra Madre dan Slow Food yang akan datang, tujuan pertama adalah melanjutkan penguatan jaringan melalui berbagai upaya pertukaran informasi di antara anggota yang berbeda. Kedua, penting untuk menentukan cara terbaik untuk membantu anggota dalam mempromosikan upaya melindungi sumber daya alam dan sumber makanan lokal.
Sumber asli:
https://www.slowfood.com/indigenous-terra-madre-2019-interview-with-indonesian-delegate-imanul-huda1/?fbclid=IwAR35cRT3r81IqvW0-Ai_g6PF6hlKaLiAOMwZZ5B09VF1N3n4qnpume-AO9Y
