Dua desa dampingan PRCF Indonesia, yakni Desa Nanga Lauk dan Tanjung berhasil mendapatkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat. Kedua desa itu berada di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Penghargaan yang didapat Desa Nanga Lauk dan Tanjung tidak lepas dari usaha keras dari Pemerintah Desa serta LPHD-nya. Semoga tidak hanya Nanga Lauk dan Tanjung, desa lain yang menjadi dampingan PRCF juga mendapatkan penghargaan tersebut,” harap Direktur Eksekutif PRCF Indonesia, Imanul Huda S Hut M Hut di kantornya, Jumat (10/3/2023).
Pemberian penghargaan Proklim itu digelar di Hotel Golden Tulip Pontianak, 9 Maret 2023. Tidak hanya Nanga Lauk dan Tanjung mendapatkan penghargaan, melainkan ada sejumlah desa di kabupaten lain juga. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala DLHK Kalbar, Ir H Adi Yani MH.
Pada saat penerimaan penghargaan, perwakilan Desa Nanga Lauk dan Tanjung tidak bisa hadir. Penerimaan penghargaan diwakili oleh staf PRCF Indonesia, Endang Widyawati. Lewat PRCF, penghargaan Proklim itu akan dikirimkan ke dua desa itu.
Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir sejak tahun 2019 lalu menjadi dampingan PRCF. Sementara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah didampingi PRCF sejak tahun 2020. Semenjak itu PRCF aktif melakukan pendampingan dalam pengelolaan hutan desanya. Walaupun secara khusus tidak ada Proklim, namun beberapa indikatornya diterapkan secara tidak langsung.
“Sebagai contoh, salah satu indikator Proklim upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Indikator ini juga menjadi program utama PRCF dalam melakukan pendampingan,” jelas Imanul.
PRCF berharap, desa lain juga didorong untuk mendapatkan Proklim. Ini bagian dari upaya PRCF dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan desa bisa menjadi Kampung Iklim. Semuanya sangat sejalan dengan dengan visi dan misi PRCF.
Apa itu Proklim?
Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim di tingkat masyarakat lokal, khususnya di daerah pedesaan. Program Proklim bertujuan untuk mendorong masyarakat desa untuk mengambil tindakan nyata dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Proklim memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk membantu masyarakat desa membangun infrastruktur hijau, mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan, dan memperkuat sistem peringatan dini bencana.
Program Proklim diharapkan dapat memperkuat ketahanan iklim dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah desa siap menerapkan Program Kampung Iklim (Proklim) adalah sebagai berikut:
- Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat desa harus memiliki kesadaran dan partisipasi yang tinggi terhadap perubahan iklim dan perlunya mengambil tindakan nyata dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- Ketersediaan Sumber Daya Alam: Desa harus memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membangun infrastruktur hijau dan praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk membuat taman kota, ruang terbuka hijau, atau ladang pertanian.
- Kondisi Geografis: Desa yang mempunyai kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan sangat cocok untuk menerapkan Proklim karena program ini juga membantu masyarakat desa memperkuat sistem peringatan dini bencana.
- Ketersediaan Dana: Program Proklim membutuhkan dukungan finansial untuk membangun infrastruktur hijau dan memperkuat sistem peringatan dini bencana. Desa yang memiliki sumber daya keuangan yang cukup atau bisa mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah atau lembaga donor sangat ideal untuk menerapkan program Proklim.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Desa yang memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang lingkungan dan pertanian berkelanjutan akan lebih mudah dalam menerapkan program Proklim. Namun, jika sumber daya manusia desa masih kurang terlatih, program Proklim juga menyediakan pelatihan dan dukungan teknis untuk membantu masyarakat desa membangun infrastruktur hijau dan mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan. (ros)
