Sebuah pertemuan penting dalam rangka koordinasi dan evaluasi teknis dilaksanakan di Desa Nanga Betung, Rabu (15/5/2024). Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari pemerintah lokal dan komunitas setempat. Pertemuan ini diselenggarakan di Kantor LPHD Pundjung Batara Desa Nanga Betung.
“Tujuan pertemuan ini untuk membahas capaian, kendala, dan masalah yang dihadapi selama dua tahun pelaksanaan Program Rencana Pengelolaan Kawasan atau RPKA,” kata Addrama Putra Sukma S Hut, Fasilitator Desa Nanga Betung, PRCF Indonesia ketika dihubungi, Rabu (15/5/2024).
Dijelaskan alumni Fakultas Kehutanan Untan ini, hadir berbagai elemen penting dari komunitas dan pemerintahan lokal, termasuk Staf Kecamatan, Pemdes dan BPD Nanga Betung, Kepala Dusun, Ketua Adat, Tim Patroli, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Meskipun undangan telah diberikan kepada Kepala Bappeda Kapuas Hulu, Kepala KPH Kapuas Hulu Selatan, serta Camat Boyan Tanjong, sayangnya mereka tidak dapat menghadiri acara tersebut.
“Dalam pertemuan ini, berbagai pihak yang hadir aktif berdiskusi mengenai capaian yang telah diraih selama dua tahun terakhir pelaksanaan program RPKA. Tidak hanya membahas keberhasilan, pertemuan ini juga menyoroti berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang,” ungkap Addrama.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya keterlibatan pemerintah lokal dalam setiap tahap program. Diskusi juga mencakup berbagai saran dan masukan dari peserta yang hadir untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa depan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, diharapkan rencana kegiatan ke depan dapat dijalankan dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dukungan Lebih Konkret
Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah peningkatan pemahaman pemerintah lokal mengenai program RPKA serta dukungan yang lebih konkret dari mereka dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan program. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah lokal diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih maksimal, baik dalam bentuk kebijakan maupun sumber daya, untuk mendukung keberlanjutan program.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang baik antara LPHD dan pemerintah lokal, diharapkan program RPKA dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Nanga Betung dan sekitarnya,” tambah pria kelahiran Desa Nanga Betung ini.
Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab LPHD saja, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah lokal dan komunitas. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan koordinasi yang lebih baik dan perencanaan yang lebih matang untuk masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat di Desa Nanga Betung. (ros)