Desa Nanga Lauk diminta menjadi contoh pengelolaan perhutanan sosial bagi daerah lain. Permintaan ini disampaikan oleh Kepala KPH Kapuas Hulu Utara, Mardiansyah saat menerima audiensi LPHD Lauk Bersatu dan PRCF Indonesia, Jumat (7/8/2020).
“Alhamdulillah ketemu Kepala KPH Kapuas Hulu Utara. Dalam diskusi singkat beliau menyampaikan bahwa pengelolaan hutan desa di Nanga lauk harus menjadi contoh untuk pelaku perhutanan sosial lainnya. Masyarakat harus jadi subjek, bukan objek. Artinya jangan jadi penonton di daerah sendiri. Sementara orang luar mampu mengembangkan sumber daya masyarakat agar tidak ketinggalan,” kata Manager Program PRCF Indonesia, Rio Afiat, Sabtu (8/8/2020).
Nanga Lauk memiliki potensi hutan luar biasa. Jika dikelola dengan bijak, manfaatnya akan kembali ke masyarakat juga. Sebelum berbicara tentang kelestarian hutan, masyarakat harus sejahtera, kepastian ekonomi, penghasilan yang cukup sehingga masyarakat tidak merambah hanya karena alasan kesulitan ekonomi.
“Itulah pesan penting dari KPH Kapuas Utara. Tentunya apa yang telah disampaikan kepada kita menjadi catatan penting. Bagaimanapun KPH merupakan perwakilan pemerintah yang harus dihormati. Apa yang telah disampaikan juga bentuk perhatian KPH terhadap keberadaan PRCF Indonesia sebagai pendamping dan LPHD Lauk Bersatu sebagai pengelola hutan desa,” papar putra asli Sambas ini.
Saat pertemuan di Kantor KPH Kapuas Hulu Utara, Rio tidak sendirian. Ia didampingi Sekretaris LPHD Lauk Bersatu, Arsyad. Ada juga Wisnu atau akrab disapa Peyang. Pertemuan tersebut dalam upaya koordinasi kegiatan konservasi hutan desa tahun pertama di Nanga Lauk sekaligus menyerahkan undangan kegiatan evaluasi program pertama PRCF Indonesia.
“Sambutan dari KPH Kapuas Hulu Utara sangat luar biasa. Mereka sangat mendukung program konservasi yang dilakukan PRCF maupun LPHD di Desa Nanga Lauk,” tambah Rio.
Peningkatan Kapasitas
Kehadiran PRCF Indonesia di Nanga Lauk tidak hanya melulu soal hutan, juga fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu caranya mengkoneksikan pengurus LPHD dengan lembaga pemerintah. Keberadaan LPHD Lauk Bersatu harus selalu bersinergi dengan lembaga pemerintah seperti KPH, Bappeda, Dinas Pariwisata, Pemerintahan Desa, Kepolisian maupun TNI.
“Kali ini kita bawa ajak Sekretaris LPHD, Pak Arsyad. Ia masih muda dan perlu banyak belajar dalam menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kapasitas SDM LPHD Lauk Bersatu,” tutup Rio. (ros)
