PRCF Indonesia merasa terhormat dilibatkan dalam rapat sinkronisasi satu peta bidang lingkungan hidup oleh Bappeda Kalbar didukung USAID SEGAR. Rapat tersebut digelar di Hotel Mercure Pontianak, 13 Juli 2023. Dalam rapat itu, PRCF menyerahkan peta persetujuan pengelolaan hutan desa.
“Kita merasa terhormat bisa dilibatkan dalam rapat ini. Dalam rapat ini juga kita menyerahkan peta persetujuan pengelolaan hutan desa kepada Tim Penyusun RTRW Provinsi. Data peta yang diserahkan disusun oleh specialist GIS, Yadi Purwanto,” kata perwakilan PRCF Indonesia, Azri Ahmad S Hut di kantornya, Kamis (13/7/2023).
Rapat tersebut berupa Focus Group Discussion (FGD). Pihak Bappeda ingin mendapatkan berbagai masukan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalbar yang akan dirilis November 2023 depan. Pihak PRCF juga dimintai masukkan agar RTRW bisa disusun secara komprehensif.
“Kita sifatnya memberikan masukan terhadap RTRW. Masukan yang kita berikan tentunya berdasarkan pengalaman pendampingan terhadap LPHD di sejumlah desa di Kapuas Hulu. Termasuklah data peta yang diserahkan itu bagian dari upaya kita mendukung RTRW Provinsi,” jelas alumni Fakultas Kehutanan Untan ini.
Selain PRCF, pihak lain yang diundang diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar, Dinas LHK Kalbar, Dinas Kominfo Kalbar, KepalaBidangPerencanaan FispradanSumber DayaBappeda Kalbar, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kalbar, KepalaBidangPerencanaan, Pengendalian,danEvaluasiPembangunanBappeda Kalbar, DekanKehutanan Untan, DekanMIPA Untan, Ketua Pokja REDD+ Kalbar, Pimpinan PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari, PT. Kandelia Alam, PT. Menggala Rambu Utama, PT. Mayangkara Tanaman Industri, Pimpinan PT. WanaSuburLestari, Pimpinan PT. Kayong Agro Lestari, Koordinator Provinsi ICRAF, West Kalimantan Landscape Manager IDH, Site Manager USAID SEGAR, Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koordinator Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Koordinator Flora dan Fauna Internasional (FFI), Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Landscape Manager Muller Schwaner Arabela, WWF-Indonesia, Project Leader Putussibau Office, WWF-Indonesia, Direktur Yayasan Planet Indonesia, Koordinator Kalbar Solidaridad, Direktur Swandiri Institute, Direktur Elpagar, Direktur TITIAN Lestari,Direktur Gemawan, Direktur Yayasan Natural Kapital Indonesia (YNKI), Koordinator Kalimantan BaratGIZ, Direktur JARI Indonesia BorneoBarat, Koordinator Kalimantan Barat Earthqualizer.
Apa itu Kebijakan Satu Peta?
Kebijakan Satu Peta pada skala ketelitian 1:50.000 adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyatukan berbagai jenis data spasial yang ada menjadi satu peta tunggal dengan ketelitian atau skala 1:50.000. Peta ini mencakup berbagai informasi geografis seperti topografi, penggunaan lahan, jaringan jalan, sungai, dan elemen-elemen lain yang relevan.
Dalam konteks kebijakan ini, skala 1:50.000 mengacu pada perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Misalnya, 1 cm di peta pada skala ini mewakili 50.000 cm atau 500 meter di lapangan. Skala ini dapat memberikan tingkat detail yang cukup baik, memungkinkan untuk memvisualisasikan fitur-fitur penting di wilayah yang cukup luas.
Kebijakan Satu Peta pada skala 1:50.000 bertujuan untuk menghindari duplikasi dan inkonsistensi dalam pengumpulan data geografis di Indonesia. Dengan menyatukan data dari berbagai sumber ke dalam satu peta tunggal, informasi geografis dapat diintegrasikan dengan lebih baik dan lebih mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya. Peta ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti perencanaan pembangunan, manajemen sumber daya alam, mitigasi bencana, dan pengambilan keputusan lainnya yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi geografis suatu wilayah. (ros)
Dengan Kebijakan Satu Peta, diharapkan adanya standar yang konsisten dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data geospasial di seluruh Indonesia. Ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan interoperabilitas data geografis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai sektor. (ros)
