Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 LPHD Lauk Bersatu Desa Nanga Lauk tinggal menunggu pengesahan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Utara. Ini membuktikan secara organisasi LPHD Lauk Bersatu bersinergi secara aktif dan tertib dengan lembaga pemerintah.
“Saya sedang koreksi RKT Tahun 2024 untuk LPHD Lauk Bersatu. Tinggal menunggu waktu untuk disahkan. Mereka sangat aktif dan secara regular mengirimkan laporan, termasuk RKT,” kata Kepala KPH Kapuas Hulu Utara, Yuliansyah S Hut di sela pertemuan di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (5/10/2023).
Menurut Yuli-sapaan akrabnya, RKT ini sangat penting bagi LPHD. Dengan RKT tersebut menjadi pedoman dalam melaksanaan program kerja. Semua program kerja itu sudah disusun lewat perencanaan yang matang.
“Saya memberikan apresiasi kepada LPHD Lauk Bersatu cepat menyerahkan RKT 2024. Tandanya mereka telah menjalankan lembaga dengan baik dan benar,” puji Yuli yang juga anggota Pokja REDD+ Kalbar.
Selain soal RKT, Yuli juga memuji pendampingan yang dilakukan PRCF Indonesia terhadap LPHD Lauk Bersatu. Dengan pendampingan itu membuat LPHD menjadi aktif, tidak vakum. Walaupun ketua LPHD seorang perempuan, tidak kalah dengan lelaki dalam menggerakkan lembaga.
“Saya melihatnya positif. Hal ini saya buktikan saat menghadiri Pekan Konservasi beberapa waktu lalu bersama Pak Bupati ke Nanga Lauk. Pekan Konservasi itu meriah dan mendapatkan animo masyarakat sangat tinggi,” beber pria yang sebelumnya bekerja di KPH Mempawah.
Bukti lain aktifnya LPHD Lauk Bersatu, adanya produk yang dihasilkan, seperti madu, karet, ikan salai, dan ikan asin. Semua itu membuktikan bahwa LPHD melalui KUPS nya berusaha menjadikan potensi daerahnya bernilai dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
“Cuma, saya melihat memang masih lemah di pemasaran. Masih terkesan sendiri-sendiri. Ada memang KUPS memasarkan produk, sementara ada masyarakat yang lain dari desa itu memasarkan sendiri. Mestinya melewati satu pintu, KUPS. Alangkah baiknya semua bersinergi agar KUPS yang dikelola secara profesional bisa memberikan manfaat besar,” saran Yuli.
Menuju Kemandirian
Pihak LPHD juga terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan hutan desa. Tidak selamanya pihak ketiga seperti PRCF Indonesia mendampingi. Target utamanya bisa mandiri tanpa mengharapkan pendanaan pihak ketiga.
“Memang menuju ke arah kemandirian butuh perjuangan dan waktu lama. Pasti banyak cobaan, tantangan, dan kendala. Belajarlah dari semua itu agar bisa menciptakan program kerja yang menciptakan kemandirian. Semua butuh waktu. Semua bisa dicapai agar seluruh pengurus kompak dan konsisten menjalankan roda LPHD dan terus bersinergi dengan pemerintah desa, KPH, Pemkab Kapuas,” nasihat alumni Fakultas Kehutanan Untan ini. (ros)
