Menjaga Hutan Tak Cukup dengan Janji, Kapuas Hulu Membuktikannya Melalui Verifikasi Konservasi

Hutan tidak bisa berbicara. Ia tidak mampu menyampaikan keluhan ketika pepohonannya tumbang, tidak bisa mengajukan protes ketika habitat satwa menyempit, dan tidak bisa mengetuk pintu pemerintah ketika ancaman kerusakan datang. Namun, manusia masih punya pilihan: menjadi bagian dari masalah atau berdiri sebagai penjaga kelestariannya.

Semangat itulah yang tercermin dalam pelaksanaan verifikasi interim Program Perhutanan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, Rimbak Pakai Kemuka Ari, pada Oktober lalu. Kegiatan yang dilaksanakan Daemeter atas mandat Rimba Collective ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa upaya konservasi tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan benar-benar menghadirkan perubahan di lapangan.

Program yang didampingi Yayasan PRCF Indonesia sejak Juni 2022 tersebut telah memperoleh persetujuan validasi dari Verra melalui standar Climate, Community, and Biodiversity (CCB) pada Mei 2026. Pencapaian ini merupakan pengakuan penting atas rancangan program yang mengintegrasikan perlindungan iklim, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, validasi bukanlah garis finis. Justru di sinilah pembuktian sesungguhnya dimulai. Verifikasi interim dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang tertuang dalam Project Document.

Tim gabungan PRCF Indonesia dan Daemeter, didampingi Lestari Capital, bergerak dari Kantor Lapangan PRCFI Putussibau menuju empat desa sasaran, yakni Tanjung, Nanga Betung, Nanga Jemah, dan Penepian Raya.

Prosesnya tidak sekadar memeriksa tumpukan dokumen. Tim melakukan penelaahan administrasi program, berdialog dengan KPH Kapuas Hulu Selatan, pemerintah desa dan BPD, pengurus LPHD/LDPH, tim patroli, pengurus adat, hingga masyarakat penerima manfaat.

Bahkan, tim turun langsung ke kawasan hutan desa untuk melihat areal restorasi, kawasan konservasi, infrastruktur pendukung, dan persemaian. Sebab, keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari laporan yang tersusun rapi. Kondisi hutan, aktivitas masyarakat, dan perubahan yang terjadi di lapangan harus menjadi bukti nyata.

Ada pelajaran penting dari proses ini. Konservasi bukan pekerjaan satu lembaga, bukan pula proyek yang selesai ketika pendanaan berakhir. Ia membutuhkan tata kelola yang transparan, kelembagaan masyarakat yang kuat, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan warga yang hidup berdampingan dengan hutan.

Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemilik pengetahuan lokal, penjaga wilayah, sekaligus aktor utama yang menentukan masa depan hutan. Ketika pengelolaan hutan desa berjalan baik, masyarakat memperoleh ruang untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa harus mengorbankan sumber kehidupan generasi berikutnya.

Hasil verifikasi interim nantinya menjadi catatan capaian terhadap Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP), evaluasi pengelolaan keuangan LPHD maupun operator proyek, serta rekomendasi tindak lanjut atau Forward Actions Request. Rekomendasi tersebut menjadi bekal untuk memperbaiki pelaksanaan program agar semakin akuntabel dan berdampak.

Pada akhirnya, menjaga hutan bukan sekadar urusan menanam pohon atau memasang papan larangan menebang. Lebih jauh, konservasi adalah membangun kesepahaman bahwa manusia dan alam tidak sedang berkompetisi untuk saling menguasai. Keduanya harus tumbuh bersama.

Kapuas Hulu memberikan sebuah pelajaran berharga: hutan yang lestari membutuhkan masyarakat yang berdaya, kelembagaan yang dipercaya, dan program yang berani membuka diri terhadap evaluasi.

Sebab, keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa hektare hutan yang berhasil dipertahankan hari ini, tetapi juga tentang berapa banyak kehidupan yang masih bisa diselamatkan untuk esok hari.

Hutan boleh diwariskan sebagai kekayaan alam, tetapi tanggung jawab menjaganya adalah warisan moral yang harus diteruskan.

Rosadi