Menyelamatkan Paru-Paru Kalimantan, Hutan Jangan Cuma Hijau di Google Maps

Kalau hutan Kalimantan bisa ngomong, mungkin ia sudah batuk-batuk sambil protes, “Bos, jangan cuma lihat saya hijau di Google Maps. Coba lihat isi perut saya!”

Malinau di Kalimantan Utara dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat bersama-sama memiliki lebih dari 7 juta hektare hutan tropis. Sebuah studi Daemeter Consulting melalui proyek ADB TA 8331-INO membedah perubahan tutupan lahan pada 2005, 2010, dan 2016 menggunakan Landsat 8, 232 plot verifikasi, dan GIS.

Akurasinya luar biasa. Klasifikasi 2016 mencapai 95,06% di Malinau dan 98,01% di Kapuas Hulu. Artinya, satelit semakin pintar membaca hutan. Tinggal manusianya, jangan kalah pintar merusaknya.

Di Malinau, selama 2005–2016, tutupan hutan berkurang sekitar 12.688 hektare atau 0,34%. Namun ada angka yang lebih bikin dahi berkerut. Degradasi mencapai 111.322 hektare. Sedangkan deforestasi 36.154 hektare. Hutan belum hilang, tetapi sudah masuk ICU.

Pemicunya antara lain logging perusahaan konsesi dan shifting cultivation. Kabar baiknya, regenerasi alami mencapai 24.921 hektare. Alam ternyata masih mau menyembuhkan diri kalau manusia memberinya kesempatan.

Simpanan karbon Malinau turun dari 689.339.691 tC pada 2005 menjadi 678.160.052 tC pada 2016. Kehilangan karbon sekitar 1,1 juta tC per tahun. Dengan skenario business as usual, sekitar 650 juta tC berpotensi hilang pada 2030.

Kapuas Hulu lebih berat. Deforestasi mencapai 98.434 hektare atau 3,73%. Tutupan hutan menyusut dari 2.035.855 hektare pada 2005 menjadi 1.944.019 hektare pada 2016. Pendorong utama: ekspansi perkebunan, terutama sawit, dan pembangunan jalan Trans-Kalimantan.

Proyeksinya sekitar 340 juta tC hilang pada 2030, bahkan lebih dari 400 juta tC dalam skenario pesimistis. Tetapi ada dua kabar yang membuat kita belum boleh menyerah: Punan Adiu dan Nanga Lauk.

Punan Adiu hanya kehilangan 176,4 hektare hutan sepanjang 2005–2016. Nanga Lauk kehilangan 172,02 hektare. Bahkan Nanga Lauk mengalami penambahan stok karbon pada 2010–2016 dan 2005–2016.

Mengapa? Karena bagi masyarakat adat Punan dan warga Nanga Lauk, hutan bukan sekadar kayu. Ia adalah sumber pangan, ikan, madu, penghidupan, identitas, sekaligus masa depan.

Pelajarannya jelas. Masyarakat yang memiliki hak, kapasitas, dan insentif justru bisa menjadi benteng konservasi paling efektif. Karena itu solusinya bukan sekadar menanam pohon setelah hutan babak belur.

Kita membutuhkan KPH yang kuat, tata ruang RTRW/RTRWP yang tegas, pengakuan hak masyarakat adat, pemantauan remote sensing berkelanjutan, serta insentif REDD+ dan pembayaran jasa lingkungan.

Jangan sampai kita meminta masyarakat menjaga hutan demi menyelamatkan bumi, lalu mereka bertanya, “Buminya selamat. Kami makan apa?”

Itu konservasi modal pidato. Hutan bukan ATM berwarna hijau. Ia adalah paru-paru kehidupan. Menjaganya berarti menjaga masa depan kita sendiri.