Rencana Kerja Tahunan (RKT) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Tahun 2023, program unggulannya beasiswa. Sementara tahun 2024 depan, program unggulannya pengembangan usaha melalui KUPS. KUPS dan LPHD ini akan bermitra dengan PRCF Indonesia. Ada lima LPHD yang didorong untuk membuat program pengembangan usaha. Kelima LPHD itu adalah LPHD Bukit Belang
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dirancang menjadi lembaga bisnis. Lembaga inilah yang memproduksi dan memasarkan produk Hasil Bukan Kayu (HBK). Karena dirancang untuk bisnis, para pengelolanya perlu memahami kewirausahaan. PRCF Indonesia menggelar Pelatihan Kewirausahaan untuk KUPS di Hotel Mercure Pontianak, 10 – 12 Mei 2023. KUPS ini merupakan lembaga yang
Evaluasi kinerja selalu rutin dilakukan oleh PRCF Indonesia lewat rapat bulanan. Pada Kamis, 22 Juli 2021 lalu, rapat bulanan kembali digelar di Kantor PRCF Indonesia di Pontianak. Hampir seluruh personel PRCF menghadiri rapat tersebut. “Bisa dikatakan, rapat bulanan ini sebagai ajang evaluasi kinerja kita. Untuk melihat sejauh mana setiap program
Edukasi konservasi hutan bisa berbagai macam cara. Salah satunya dengan pemutaran film dokumenter. Seperti dilakukan PRCF Indonesia mengadakan pemutaran film dokumenter Desa Nanga Lauk di Kantor LPHD Lauk Bersatu, Sabtu (19/12/2020). Film dokumenter yang diputar karya Rio Afiat yang merupakan Manajer Program PRCF Indonesia, dan Suhartian, Bendahara PRCF. Hampir seluruh
Dukungan Jokowi untuk pengelola perhutanan sosial benar-benar serius. Dukungan tersebut sangat besar pengaruhnya bagi pengelola perhutanan sosial yang diserahkan ke masyarakat desa. Seperti halnya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lauk Bersatu di Desa Nanga Lauk Kabupaten Kapuas Hulu. Presiden Indonesia, Joko Widodo menaruh perhatian khusus untuk pengelolaan perhutanan sosial. Dalam
Good Corporate Governance (GCG) banyak orang belum tahu kaidah ini. Inilah kaidah tata kelola usaha yang baik atau GCG yang ingin diterapkan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Desa Nanga Lauk Kapuas Hulu. Kaidah atau prinsip GCG ini penting agar muncul kepercayaan dan transfaransi dalam tubuh KUPS. “Good corporate
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pertama kali digelar di Gedung Pertemuan Desa Nanga Lauk, 13 Agustus 2020. Tidak hanya satu KUPS, melainkan lima KUPS menggelar RAT secara bersamaa. RAT ini difasilitasi PRCF Indonesia. “Alhamdulillah, Rapat Anggota Tahunan untuk lima KUPS berhasil kita laksanakan. Ini merupakan RAT
Belajar pembukuan keuangan bagi orang tamatan minimal SLTA, mungkin tidak masalah. Pasti sebentar sudah mengerti. Berbeda bila yang dilatih orang berpendidikan rendah. Butuh kesabaran untuk melatih pembukuan keuangan. “Apakah ada kursus program Excel di Putussibau ya?” tanya Bendahara PRCF Indonesia, Awaluddin Razab SE ke peserta pelatihan pengelolaan aset dan keuangan
Pelatihan pengelolaan aset dan keuangan untuk pengurus LPHD Lauk Bersatu dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berlangsung dua hari. Dimulai Rabu, 22 Juli 2020 dan berakhir Kamis, 23 Juli 2020. Tempat pelaksanaan di Kantor PRCF Indonesia Jalan Wahidin Pontianak. Sebagai pemateri dalam pelatihan tersebut, Suhartian Fajru, administrator keuangan PRCF Indonesia.
Tahapan pendampingan awal Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ada lima yang mesti diimplementasikan. Hal ini berdasarkan petunjuk teknis pendampingan pasca izin perhutanan sosial. Petunjuk teknis itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Tahapan pendampingan pertama
