Ekowisata Desa Nanga Lauk mulai menggeliat semenjak LPHD Lauk Bersatu melalui KUPS Ekowisatanya membeli kano. Sungai Lauk yang persis berada di depan Kantor LPHD dijadikan lokasi untuk ekowisata tersebut. “Sudah seminggu ini, KUPS Ekowisata melakukan bisnis penyewaan kano. Untuk satu jam Rp10 ribu. Alhamdulilah pendapatan untuk tiga hari saja mencapai
Mengenal KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) patut diketahui oleh publik secara luas. KUPS sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat
Fasilitasi Asistensi Bisnis untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Nanga Lauk rutin dilakukan PRCF Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisnis yang dilakukan KUPS bisa berjalan sesuai rencana, sekaligus evaluasi terhadap program yang dijalankan. “Tujuan kita melakukan fasilitasi asistensi bisnis ini untuk pemantauan dan evaluasi rencana kerja tahunan. Dari fasilitasi
Fasilitasi Asisten Bisnis atau pendampingan kepada lima KUPS di Nanga Lauk terus dilakukan secara berkala. Kali ini kegiatan Facilities Busines Assitence digelar di Kantor LPHD Lauk Bersatu, 20-23 Maret 2021. Sebagai fasilitator kegiatan itu Azri Ahmad, Program Specialist for Livelihood PRCF Indonesia. Sesuai tujuan dari program perhutanan sosial dan amanah
Peluang ekowisata Desa Nanga Lauk Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sangat menjanjikan. Desa ini memiliki keindahan dan kekayaan alam yang tidak dimiliki daerah lain. Ada sungai, danau, hutan, flora fauna serta keramahan penduduknya adalah potensi terbesar untuk ekowisata. Istilah ekowisata kini semakin nyaring di telinga masyarakat. Ekowisata menjadi terkenal
Desa Ekowisata dibentuk secara terencana dengan baik. Tidak bisa main klaim begitu saja, tanpa ada perencanaan matang. “Jika mengklaim desa ekowisata, apakah ada perencanaan mengenai konservsi ke depannya? Bagaimana perlindungan biodiversitynya? Apakah sudah ada pembagian zona, mana zona produksi dan perlindungan,” kata Agus Wiyono, founder East Java Ecotourism Forum (EJEF)
Good Corporate Governance (GCG) banyak orang belum tahu kaidah ini. Inilah kaidah tata kelola usaha yang baik atau GCG yang ingin diterapkan dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Desa Nanga Lauk Kapuas Hulu. Kaidah atau prinsip GCG ini penting agar muncul kepercayaan dan transfaransi dalam tubuh KUPS. “Good corporate
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pertama kali digelar di Gedung Pertemuan Desa Nanga Lauk, 13 Agustus 2020. Tidak hanya satu KUPS, melainkan lima KUPS menggelar RAT secara bersamaa. RAT ini difasilitasi PRCF Indonesia. “Alhamdulillah, Rapat Anggota Tahunan untuk lima KUPS berhasil kita laksanakan. Ini merupakan RAT
Koordinasi intensif dengan KPH Kapuas Hulu Utara dilakukan PRCF Indonesia agar terjalin kerja sama yang baik. KPH adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang. Sementara PRCF adalah lembaga swasta yang harus tunduk dengan aturan pemerintah. “Sebagai lembaga swasta yang peduli terhadap konservasi dan lingkungan hidup, kita harus melakukan koordinasi intensif dengan
